Ber(satu) Data Mengawal Program Bansos Covid-19 - Beritabali.com

Opini

Ber(satu) Data Mengawal Program Bansos Covid-19

Rabu, 29 Juli 2020 | 09:00 WITA

bbn/pixabay

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   
Beritabali.com, DENPASAR.
Perlindungan sosial mendapatkan alokasi terbesar dalam penanganan dampak Covid-19 seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Pemerintah menganggarkan dana sebesar  Rp203,90 triliun untuk berbagai skema perlindungan sosial dari total Rp695,2 triliun dalam biaya penanganan Covid-19. 

Pilihan Redaksi

  • Belajar di Bale Banjar: Potret Pendidikan di Tengah Pandemi
  • Rekonstruksi Pariwisata Budaya Pasca Pandemi
  • Pandemi Terus Bersemi, Apa Kabar Tenaga Kesehatan?
  • Dana tersebut kemudian akan disalurkan kepada mereka yang terdampak dan eligible untuk menerima manfaat program. Penentuan target sasaran yang tepat dari program bantuan sosial nampaknya masih menjadi tantangan besar dalam skema bantuan pemerintah bahkan sebelum pandemi. Penelitan tentang beras miskin (raskin) yang dilakukan oleh M.J. Gabriel Fernandez, Harvard Kennedy School pada tahun 2015 mengungkap bahwa 70 persen pembeli raskin adalah bukan rumah tangga miskin. 
    Dalam pelaksanaan program sembako dan PKH masih banyak indikasi  permasalahan pada validasi data yang tidak tepat sehingga berimbas pada keterlambatan penerimaan bantuan Covid-19 seperti diungkapkan Hastati, peneliti SMERU dalam kumparan.com. 
    Lantas, siapa sebenarnya yang pantas menjadi sasaran bantuan sosial di tengah badai pandemi? Jika sebelum wabah covid-19 saja kelompok target belum dapat dipotret dengan cermat, apalagi di tengah pandemi dimana diprediksi kelompok rentan berpeluang meningkat signifikan. Kesemrawutan data penerima bantuan selalu memantik perdebatan sengit antara pemerintah pusat dan daerah.
    Menteri Sosial Juliari Batubara dalam Rapat Kerja Komisi VIII bahkan menyalahkan para kepala daerah dan dinas sosial di daerah atas kesemrawutan data bansos. Menurutnya, keterlambatan dan ketidaktepatan penyaluran bansos didasari unsur politik di daerah. Penyediaan database yang akurat masih belum tercapai dengan maksimal.
    Pada tataran pemerintah pusat indikator yang menjadi perhatian adalah capaian yang bersifat makro antar wilayah. Sementara kewenangan pemerintah daerah lebih menukik kepada data yang bersifat rigid yang mampu menjelaskan tidak hanya capaian kewilayahan tetapi juga by name by address atau dikenal sebagai data mikro.
    Pelaksanaan program bantuan dan perlindungan sosial saat ini berpedoman pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk Program Perlindungan Sosial. DTKS seperti dilansir dalam halaman resmi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 99 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. 
    Sumber utama DTKS adalah hasil kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dikelola oleh TNP2K. Pemutakhiran DTKS seyogyanya dilakukan secara berkala sehingga informasinya selalu valid dan relevan untuk digunakan. Pemutakhiran adalah tahap yang paling strategis dalam rangka menghindari program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Namun, proses tersebut bukanlah sesuatu yang mudah dan pasti tidak murah. Diperlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang mahal untuk membangun data terintegrasi yang valid dan reliabel. 
    Dinamika kondisi sosial ekonomi penduduk menuntut stakeholder untuk cermat memotret siapa dan dimana target penerima bantuan yang tepat. Dana bantuan yang terbatas harus diprioritaskan untuk kelompok dengan capaian indikator kesejahteraan sosial terbawah. Proses ini lah yang rentan dengan konflik kepentingan yang  terus berkembang menjadi rumit sehingga database penerima program seringkali justru menuai polemik yang berkepanjangan. 
    Menteri Sosial Juliari Batubara menjelaskan dari 514 kabupaten atau kota yang ada di Indonesia, terdapat 92 daerah yang tidak pernah melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sejak tahun 2015. Sementara sebanyak 319 lainnya melakukan pembaruan data sebesar 50 persen, dan sebanyak 103 kabupaten kota melakukan pembaruan data lebih dari 50 persen seperti dikutip dari kompas.com.  
    Kejadian ini bisa saja terjadi akibat proses birokrasi yang cukup panjang. Seringkali proses pengajuan dengan sistem bottom-up dari level pemerintahan terkecil menguap belum sampai hingga ke pusat. Keterbatasan sumber daya yang mumpuni berkontribusi besar memperpanjang rantai kesulitan integrasi data terpadu. 
    Selain itu tidak mudahnya menentukan siapa yang layak dan tidak layak mendapatkan program akibat dinamika yang sangat cepat menyebabkan data terpadu sulit untuk dikumpulkan. Proses penetapan target ini lah yang perlu kita kawal agar dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran.  
    Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres SDI) pada 12 Juni 2019. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan instansi daerah. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan. 
    Perpres ini diharapkan mampu menjadi payung hukum untuk mencari solusi dari kesimpangsiuran data yang tersebar dan tidak terintegrasi. Momentum pandemi Covid-19 sekaligus menjadi pelajaran bahwa betapa sulitnya menyusun database yang valid. Kebutuhan akan data semakin kompleks dan cepat. 
    Optimalisasi big data dan kombinasi data yang real time menjadi tantangan besar penyediaan data di tengah pandemi. Saatnya menurunkan ego sektoral antara pemerintah pusat atau daerah dengan gerakan SDI. Data adalah kekayaan baru yang tidak dapat diabaikan.  Kesalahan data dapat menyebabkan kesalahan arah pengambilan keputusan dan pada akhirnya berakibat fatal.
    Data yang berkualitas merupakan ujung tombak untuk mencapai kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan sebagai cita-cita bangsa. Bantuan sosial Covid-19 merupakan strategi untuk membantu meringankan beban masyarakat terdampak bukan justru sebaliknya. Upaya tersebut harus dipastikan benar-benar dapat dinikmati oleh mereka yang membutuhkan. 
    Kesalahan sasaran akan menyebabkan kelompok penduduk terbawah semakin termarjinalkan. Lantas untuk apa menggelontorkan dana sedemikian banyak jika hanya membuat yang miskin semakin miskin? Mari kita kawal dan awasi bersama karena masa depan bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua. 
    Penulis
    I Gede Heprin Prayasta Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Udayana

    Penulis : Opini

    Editor : I Komang Robby Patria


    TAGS : Dampak Covid-19 Bantuan Sosial Presiden Joko Widodo Data


    The Best Cargo Company in Bali | Air and Sea Shipping in Bali

    We are Your Experienced and Reliable Freight Forwarding Partner in Bali. Bali Cargo, Bali Freight Forwarder, Bali Shipping. Worldwide Cargo Logistics and Freight Forwarder in Bali, Air Freight Services, Sea Freight Services. Contact us Today 0811388874



    Opini Lainnya :


    Berita Lainnya

    Trending Opini

    Berita Bali TV